Gembira Bersama Temenggung

2019-Tempo-Gembira Bersama Temenggung-02

Majalah Tempo telah terbit. Edisi 15 hingga 21 Juli 2019 kali ini memuat laporan utama mengenai bebasnya Arsyad Syafruddin Temenggung. Mungkin diantara masyarakat awam mungkin sedikit lupa terhadap sosoknya. Namun sebagian masyarakat lainnya mengingatnya sebagai salah satu aktor kasus megakorupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI). Bantuan yang diberikan negara paska ‘runtuhnya’ pemerintahan Presiden Soeharto ini dialirkan untuk menopang pailitnya Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Majalah Tempo Edisi 15 Juli 2019

Arsyad Syafruddin Temenggung, atau yang dapat dipanggil Temenggung adalah Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada tahun 2002. Ia menjabat mulai April tahun 2002. Temenggung didakwa sebagai dalang pembebasan utang yang membelit BDNI dengan menerbitkan surat bebas utang atas likuidasi bank tersebut. Dari pembebasan tersebut, negara defisit Rp 4, 58 triliun. Hal ini yang pada kemudian hari satu dekade, Temenggung diminta pertanggung jawabannya. Namun sayang, kini Ia dinyatakan bebas.

Kasus yang Menyeret Temenggung

Pada medio 1997 hingga caturwulan pertama 1998, bank yang dimiliki oleh Sjamsul Nursalim mengalami krisis. Keadaan tersebut membuat negara melalui Bantuan Likuidasi Bank Indonesia turun tangan untuk menyelesaikan kasus yang menimpa Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Likuidasi tersebut dibantu guna menyelesaikan perkara keuangan yang diawali dengan bantuan mengembalikan dana para nasabah bank tersebut. Pengembalian dilakukan dengan cara mengembalikan dana mentah yang tersimpan pada bank tersebut. Selain itu, melalui penjualan aset-aset bank yang dilikuidasi tersebut. Apabila masih kurang, BLBI akan memberikan nota bantuan guna menyelesaikan pengembalian hak-hak nasabah.

Masalah pada kasus yang melibatkan Temenggung selaku ketua BPPN dan pihak debitur likuidasi ini adalah bagaimana bisa dinyatakan lunas? Sementara pada kenyataannya, Sjamsyul Nursalim selaku pemimpin tertinggi terakhir BDNI masih memiliki utang nasabah Rp 4,58 triliun yang perlu dikembalikan. Hitungan tersebut sudah dikurangi dari aset-aset pengganti dana kas. Namun, angka ini seolah lenyap dan dianggap lunas. Hal itu berarti kewajiban kreditur telah dianggap selesai. Pada kenyataanya, setelah Bdan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit, uang Rp 4,58 triliun yang dipinjamkan BLBI untuk mengatasi likuidasi BDNI, masih belum kembali ke kas BLBI.

Dalam kasus tersebut di paragraf sebelumnya, Temenggung menjadi kunci ihwal penyebabnya kenapa utang tersebut dianggap lunas. Negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 4,58 triliun. Angka yang besar bagi pengeluaran non pembangunan bagi sebuah negara. Dari proses peradilan kasus tersebut, menyatakan bahwa Temenggung bersalah. Temenggung ditetapkan sebagai tersangka pada April 2017. Pada 21 Desember 2017, mantan Ketua BLBI ini ditahan setelah gugatan praperadilannya ditolak.

Perbedaan Pendapat Tiga Hakim

Musyawarah Majelis Hakim dari kasus BLBI Temenggung menghasilkan keputusan untuk mengundur putusan. Hal itu disebabkan perbedaan pendapat putusan kasasi oleh tiga hakimnya. Kasus penerbitan surat lunas utang tersebut sudah memasuki tahap kasasi yang persidangannya dipimpin oleh Salman Luthan dan dianggotai oleh Mohamad Askin juga Rakan Chaniago. Ketiganya bersikukuh dengan pendapat masing-masing atas perkara yang melibatkan Temanggung tersebut.

Dua hakim yang membebaskan Temenggung memiliki rekam-jejak yang kurang bagus. Syamsul R. Chaniago dan Mohamad Askin memiliki rekam jejak yang rawan konflik kepentingan pada masa depan karirnya. Keduannya adalah pengacara swasta sebelum diangkat sebagai hakim agung. Pekerjaan pengacara tersebut telah ditinggalkan keduanya setelah diangkat. Namun, dari pantauan Majalah Tempo, beberapa kantor firma hukum, terutama dari Syamsul R. Chaniago masih beroperasi atas namanya. Hal ini yang riskan mengalami gesekan kepentingan.

Sementara itu, rekam-jejak dari Mohamad Askin adalah perkara pembebasan kasus mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Kesempatan kali itu Askin membebaskan Dahlan Iskan dari tuduhan kasus korupsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur yang pernah dibawahi mantan menteri tersebut. Tapi, prestasi Askin juga pernah memperberat hukuman tersangka kasus E-KTP, Andi Narogong.

Babak Baru Kasus Temenggung

Sementara itu, setelah putusan bebas dari pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi sedang berupaya melawan putusan pembebasannya tersebut. Terdapat beberapa opsi yang akan ditempuh lembaga anti-rasuah tersebut. Lembaga pimpinan Laode Muhammad Syarif itu akan menempuh peninjauan kembali. Menurut Laode, lembaganya akan berfokus untuk mempersiapkan peninjauan kembali terlebih dahulu. Jalur luar biasa ini memungkinkan Mahkamah Agung RI mempertimbangkan pembebasan dari Temenggung tersebut.

Sembari menunggu upaya KPK, masyarakat dapat memantau perkembangan kasus secara detail dengan membaca pada surat kabar atau Majalah Tempo.

Tinggalkan Balasan