Fokus Papua melalui Pendampingan Masyarakat

Fokus Papua-Latifa Anum Siregar-dkk-2013

Advokasi hukum dan hak azasi manusia (HAM) adalah salah satu kebutuhan vital dalam mendampingi permasalahan-permasalahan yang terjadi di Papua. Setidaknya diupayakan untuk menemukan titik terang dalam menyelesaikan persoalan secara adil. Serta menghindari perseteruan yang yang terjadi berkepanjangan. Dengan pendampingan komunitas masyarakat, dapat memberikan gambaran-gambaran jalan alternatif guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi.

Buku ini menyajikan jurnal-jurnal harian dalam melakukan pendampingan masyarakat. Terdapat kasus-kasus yang korelatif dengan advokasi HAM dan beberapa permasalahan hukum. Sebagai contoh pendampingan diantaranya adalah pendampingan masyarakat adat dalam memperjuangkan hak ulayat di daerah Tablasupa Depapre, pendampingan masyarakat dalam persidangan Forkorus, upaya pemahaman masyarakat dalam advokasi diskusi Dialog Jakarta-Papua, advokasi dan monitoring hak-hak tahanan dan narapidana politik, hingga upaya integritas dan peningkatan pelayanan lembaga permasayarakatan.

Kongres Rakyat Papua III Bagian dari Sejarah Kelam

Sebelum adanya Kongres Rakyat Papua III (KRP III) dilaksanakan, muncul sikap pro dan kontra diantara individu dan kelompok masyarakat. Seolah masyarakat Papua sedang berupaya memerdekakan diri, sehingga perundingan-perundingan yang mengerucut pada upaya arbritase diupayakan. Tujuannya mendengarkan apa yang menjadi usulan dan tuntutan masyarakat tersebut. Selain itu, menganalisis bagaimana tuntutan-tuntutan sebagai salah satu kehendak kebutuhan yang perlu dipenuhi guna tetap menjadikan wilayah Papua sebagai kesatuan dari Republik Indonesia.

Namun sedikit disayangkan, persepsi masyarakat Papua terhadap beberapa organisasi seperti Gerakan Pemuda Merah Putih, Pemuda Peduli Rakyat Papua, Organisasi Masyarakat Pancasila Sejati Papua, dan Barisan Merah Putih dipandang sebagai afiliasi Pemerintah Indonesia. Sebab, mereka kontra terhadap keberlangsungan KRP-KRP yang telah berlangsung. Hal tersebut dikarenakan adanya asumsi-asumsi yang terbentuk bahwa KRP itu adalah forum pembentukan negara baru. Asumsi tersebut berimplikasi dari dasar bahwa siapapun yang membuat negara di dalam negara adalah sebuah pelanggaran konstitusi. Sejarah berhikayat, Belanda selaku penjajah, telah mengembalikan Irian Barat kepada Republik Indonesia.

Prihatin dengan Kondisi Lembaga Permasyarakatan di Papua

Memasuki bab Penguatan Lapas, secara tersurat telah dapat menginterpretasikan keadaan lembaga permasyarakatan (lapas) di Papua. Terdapat delapan lapas yang dijadikan objek riset dan advokasi oleh AlDP. Lapas-lapas tersebut yaitu Abepura, Biak, Manokwari, Merauke, Nabire, Sorong, Timika, dan Wamena. Dari judul yang dipaparkan, para pembaca sudah bisa membayangkan keadaan lapas yang ada di sana. Dari kapasitas yang berlebihan, kekurangan penjaga, hingga praktek korupsi yang ada di dalam lapas yang mempengaruhi pelayanan.

Sudah saatnya advokasi digunakan untuk meningkatkan persepsi masyarakat mengenai lapas. Sebagai daerah rawan konflik, selayaknya pelayanan lapas sebagai pembina masyarakat ditingkatkan. Hal tersebut gunanya menyadarkan masyarakat serta menguatkan nilai-nilai sosial dan masyarakat akan pentingnya persatuan. Selain itu, lapas membantu mempersiapkan masyarakat yang ‘masuk’ lapas untuk mempersiapkan diri kembali ke masyarakat dengan lebih baik lagi.

Fokus Papua melalui Sajian Jurnal

Buku Fokus Papua adalah referensi jurnal serangkaian dengan buku Kolom Andawat. Namun, pada buku ini fokus penyajian khusus masalah-masalah advokasi hukum dan HAM yang terjadi di Papua. Fokus periodikal tulisan pada jurnal ini adalah pengalaman-pengalaman pengabdian Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) sepanjang tahun 2012. Pada buku ini termuat 209 tulisan jurnal yang dipaparkan. Diharapkan, pengalaman AlDP selama periodikal tertentu tersebut dapat membantu pembaca dari kalangan masyarakat umum hingga pemangku kebijakan untuk dapat menciptakan formulasi yang pas untuk membangun Papua yang damai.

Tinggalkan Balasan